Cermati Untung Rugi Gadai BPKB Motor Tanpa Survey
Masyarakat sering salah kaprah
dalam mengartikan gadai BPKB motor tanpa survey,
terutama dari sisi untung ruginya. Terkait untung rugi ini sebenarnya semua
tergantung dari kebijakan perusahaan dimana perusahaan bersifat profesional
sehingga mekanisme ini tetap diberlakukan. Jika masyarakat waspada sebenarnya
banyak kelemahan yang ber-efek pada kasus pidana maupun perdata yang muncul
akibat tindakan non survey oleh oknum tertentu.
Jika pegadaian yang menerapkan
mekanisme gadai BPKB motor tanpa survey adalah
Pegadaian BUMN tentu saja tidak akan timbul masalah. Hanya saja jika itu
diterapkan oleh perusahaan partikelir atau perseorangan maka besar kemungkinan
akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
Bagi masyarakat yang masih awam
dengan mekanisme gadai BPKB motor tanpa survey
pada perusahaan (kecuali pegadaian BUMN) sebaiknya terlebih dulu mempelajari
dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini.
Bisnis Beresiko Tinggi
Perlu diketahui, bisnis peminjaman
uang memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu umumnya perusahaan leasing terlebih dulu melakukan survey
terhadap konsumen yang mengajukan pinjaman. Bahkan terdapat perjanjian kredit
dimana tertulis keberadaan teknis survey tanpa terkecuali.
Apabila ada oknum jasa gadai BPKB motor tanpa survey maka besar
kemungkinan bisa dipidanakan. Dan besar kemungkinan pula akan menyeret kita
pada permasalahan yang rumit dan merepotkan.
Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat
Sebuah perjanjian, apalagi
perjanjian kredit memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Oleh karena
itu jika ada peraturan perusahaan pegadaian yang menerangkan bahwa debitur harus
melakukan tanda tangan di rumah, namun yang terjadi justru tidak dilakukan di
rumah (di tempat lain) maka kita bisa didakwa melakukan pemalsuan tanda tangan.
Meskipun dalam hal ini kita sudah bertemu dengan team survey sekalipun. Jadi
kita wajib mewaspadai setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh jasa gada
BPKB resmi.
Gadai BPKB Non-survey Dilakukan Individu
Besar kemungkinan mekanisme gadai BPKB motor tanpa survey dilakukan oleh individu,
bukan perusahaan. Jadi sistem utang piutang seperti ini dilakukan oleh mereka
yang sudah saling mengenal satu sama lain. Intinya dari kedua belah pihak tidak
terikat perjanjian apapun, hanya saling percaya.
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Ada sejumlah lembaga keuangan
semacam koperasi atau BPR yang mungkin menerapkan mekanisme gadai BPKB motor tanpa survey. Hanya saja mereka juga
menerapkan persyaratan yang wajib kita penuhi. Persyaratan yang dimaksud
biasanya mencakup besaran dana yang dicairkan tak lebih dari 50% dari nilai
taksasi sepeda motor yang kita jadikan jaminan. Yang kedua kita harus memiliki
simpanan atau tabungan di lembaga tersebut. Dan yang terakhir jika kita sudah
teruji selama beberapa kali melakukan peminjaman dengan penilaian yang menurut
mereka baik.
Memberlakukan Bunga Lebih Tinggi
Jika lembaga keuangan seperti BPR
atau koperasi menggunakan kebijakan gadai BPKB motor
tanpa survey, umumnya mereka memberlakukan suku bunga yang relatif lebih
tinggi. Masalah besaran bunga ini tentunya memiliki selisih jauh dengan
perusahaan leasing yang mewajibkan
teknis survey pada setiap pengajuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB motor.
Hal itupun sebenarnya diterapkan tidak secara umum. Artinya dengan persyaratan
khusus dan pada kondisi tertentu.
Informasi diatas perlu dipelajari
dan dicermati untuk meningkatkan kewaspadaan Anda terhadap kemungkinan buruk
yang mungkin terjadi terkait gadai BPKB motor tanpa
survey. Coba cek lembaga keuangan (BPR atau koperasi) di kota Anda yang
berani mencairkan dana 85% dengan jaminan BPKB motor, pasti mereka akan
melakukan survey ke rumah debitur. Tentunya ini merupakan langkah profesional
yang harus didukung demi kenyamanan sekaligus keamanan motor yang dijadikan
jaminan.